BAB 1 MASA
KERAJAAN-KERAJAAN HINDU-BUDHA
A.
PROSES MASUK DAN
BERKEMBANGNYA AGAMA SERTA KEBUDAYAAN HINDU-BUDHA DI INDONESIA
1. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Budha membawa perubahan kehidupan
masyarakat Indonesia, antara lain :
Ø Semula belum mengenal tulisan (masa praaksara) menjadi mengenal tulisan
dan memasuki zaman sejarah (masa aksara).
Ø Semula hanya mengenal dan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme
kemudian mengenal dan menganut agama dan kebudayaan Hindu-Budha.
Ø Semula hanya mengenal sistem kesukuan dengan kepala suku sebagai
pemimpinnya menjadi pengenal dan menganut sistem pemerintahan kerajaan dengan
raja sebagai pimpinan pemerintahan yang bercorak Hindu-Budha.
2. Teori masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Budha sebagai berikut.
Ø Teori waisya, berpendapat bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh
golongan pedagang (waisya). Mereka mengikuti angin musim (setengah tahun
berganti arah) sehingga enam bulan menetap di Indonesia dan menyebarkan agama
dan kebudayaan Hindu. Salah satu tokoh pendukung hipotesis waisya adalah
N.J.Krom.
Ø Teori Ksatria, pembawa agama dan kebudayaan Hindu ialah golongan ksatria yang kalah
perang di India, kemudian lari ke Indonesia. Salah seorang pendukung hipotesis
ksatria adalah C.C.Berg.
Ø Teori Brahmana, pembawa agama dan kebudayaan hindu ke Indonesia ialah golongan Brahmana
yang diundang oleh raja raja Indonesia untuk menobatkan dengan upacara Hindu
(abhiseka=penobatan). Pendukung hipotesis ini adalah J.C.van Leur.
Ø Teori nasional, bahwa bangsa Indonesia yang berdagang ke India pulang dengan membawa
agama dan kebudayaan Hindu atau sebaliknya orang-orang Indonesia (raja)
mengundang Brahmana kemudian Brahmana menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di
Indonesia. Pendapat ini disebut teori arus balik. Pendukung teori ini adalah
F.D.K.Bosch.
B. PERKEMBANGAN TRADISI HINDU-BUDHA
AKULTURASI
Masuknya budaya
Hindu-Budha di Indonesia menyebabkan munculnya Akulturasi. Akulturasi merupakan
perpaduan 2 budaya dimana kedua unsur kebudayaan bertemu dapat hidup
berdampingan dan saling mengisi serta tidak menghilangkan unsur-unsur asli dari
kedua kebudayaan tersebut. Kebudayaan Hindu-Budha yang masuk di Indonesia tidak
diterima begitu saja melainkan melalui proses pengolahan dan penyesuaian dengan
kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan unsur-unsur asli.
Hal ini disebabkan karena:
1. Masyarakat
Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga
masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah perbendaharaan kebudayaan
Indonesia.
2. Kecakapan
istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia atau local genius merupakan kecakapan
suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolah
unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Pengaruh
kebudayaan Hindu hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang telah ada di
Indonesia. Perpaduan budaya Hindu-Budha melahirkan akulturasi yang masih
terpelihara sampai sekarang. Akulturasi tersebut merupakan hasil dari proses
pengolahan kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan Indonesia.
Seni Bangunan
Seni bangunan
tampak pada bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa
Indonesia dengan seni Hindu-Budha. Candi merupakan bentuk perwujudan akulturasi
budaya bangsa Indonesia dengan India. Candi merupakan hasil bangunan zaman megalitikum
yaitu bangunan punden berundak-undak yang mendapat pengaruh Hindu Budha.
Contohnya candi Borobudur. Pada candi disertai pula berbagai macam benda yang
ikut dikubur yang disebut bekal kubur sehingga candi juga berfungsi sebagai
makam bukan semata-mata sebagai rumah dewa. Sedangkan candi Budha, hanya jadi
tempat pemujaan dewa tidak terdapat peti pripih dan abu jenazah ditanam di
sekitar candi dalam bangunan stupa.
Seni Sastra dan
Aksara
Periode awal di
Jawa Tengah pengaruh sastra Hindu cukup kuat.
Periode tengah
bangsa Indonesia mulai melakukan penyaduran atas karya India.
Contohnya: Kitab
Bharatayudha merupakan gubahan Mahabarata oleh Mpu Sedah dan Panuluh. Isi
ceritanya tentang peperangan selama 18 hari antara Pandawa melawan Kurawa. Para
ahli berpendapat bahwa isi sebenarnya merupakan perebutan kekuasaan dalam
keluarga raja-raja Kediri.
Prasasti-prasasti
yang ada ditulis dalam bahasa Sansekerta dan Huruf Pallawa. Bahasa Sansekerta
banyak digunakan pada kitab-kitab kuno/Sastra India. Mengalami akulturasi
dengan bahasa Jawa melahirkan bahasa Jawa Kuno dengan aksara Pallawa yang
dimodifikasi sesuai dengan pengertian dan selera Jawa sehingga menjadi aksara
Jawa Kuno dan Bali Kuno. Perkembangannya menjadi aksara Jawa sekarang serta
aksara Bali. Di kerajaan Sriwijaya huruf Pallawa berkembang menjadi huruf
Nagari.
Sistem Kalender
Diadopsi dari
sistem kalender/penanggalan India. Hal ini terlihat dengan adanya Penggunaan
tahun Saka di Indonesia. Tercipta kalender dengan sebutan tahun Saka yang
dimulai tahun 78 M (merupakan tahun Matahari, tahun Samsiah) pada waktu raja
Kanishka I dinobatkan jumlah hari dalam 1 tahun ada 365 hari.
C. KERAJAAN KUTAI
Kutai Martadipura adalah
kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang
memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan
ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan
Timur,
tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama
tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut.
Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang
sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh.
Yupa
Prasasti
Kerajaan Kutai
Informasi yang ada diperoleh dari Yupa / prasasti
dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada tujuh
buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan
sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu
peringatan yang dibuat oleh para brahman atas kedermawanan raja Mulawarman.
Dalam agama hindu sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat
islam. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah
kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya
dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada
kaum brahmana. Dapat
diketahui bahwa menurut Buku Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno yang
ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto yang
diterbitkan oleh Balai Pustaka halaman 36, transliterasi prasasti diatas adalah
sebagai berikut:
Nama-Nama Raja Kutai
Peta Kecamatan
Muara Kaman
1.
Maharaja
Kudungga, gelar anumerta Dewawarman (pendiri)
2.
Maharaja
Aswawarman (anak Kundungga)
3.
Maharaja
Mulawarman (anak Aswawarman)
4.
Maharaja
Marawijaya Warman
5.
Maharaja
Gajayana Warman
6.
Maharaja
Tungga Warman
7.
Maharaja
Jayanaga Warman
8.
Maharaja
Nalasinga Warman
9.
Maharaja
Nala Parana Tungga
10. Maharaja Gadingga Warman Dewa
11. Maharaja Indra Warman Dewa
12. Maharaja Sangga Warman Dewa
13. Maharaja Candrawarman
14. Maharaja Sri Langka Dewa
15. Maharaja Guna Parana Dewa
16. Maharaja Wijaya Warman
17. Maharaja Sri Aji Dewa
18. Maharaja Mulia Putera
19. Maharaja Nala Pandita
20. Maharaja Indra Paruta Dewa
21. Maharaja Dharma Setia
D. KERAJAAN TARUMANEGARA
Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah
berkuasa di wilayah barat pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M. Taruma
merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan
sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan,
terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran
Wisnu.
Bukti keberadaan Kerajaan Taruma diketahui dengan tujuh
buah prasasti batu yang
ditemukan. Lima di Bogor, satu di Jakarta dan satu di
Lebak Banten.
Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh
Rajadirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 M dan beliau memerintah sampai tahun 382
M. Makam Rajadirajaguru Jayasingawarman ada di sekitar sungai Gomati (wilayah
Bekasi). Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari Kerajaan Salakanagara.
Prasasti yang ditemukan
- Prasasti Kebon Kopi, dibuat sekitar 400 M (H Kern 1917), ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Rig, Ciampea, Bogor
- Prasasti Tugu, ditemukan di Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sekarang disimpan di museum di Jakarta. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Rajadirajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6112 tombak atau 12km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya.Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau.
- Prasasti Cidanghiyang atau Prasasti Munjul, ditemukan di aliran Sungai Cidanghiang yang mengalir di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, berisi pujian kepada Raja Purnawarman.
- Prasasti Ciaruteun, Ciampea, Bogor
- Prasasti Muara Cianten, Ciampea, Bogor
- Prasasti Jambu, Nanggung, Bogor
- Prasasti Pasir Awi, Citeureup, Bogor
E.
KERAJAAN MATARM KUNO
Awal berdirinya kerajaan
Kerajaan Medang (atau
sering juga disebut Kerajaan Mataram
Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu)
adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad
ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad
ke-10. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa
prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta
membangun banyak candi baik yang
bercorak Hindu maupun Buddha. Kerajaan
Medang akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Kerajaan Medang (atau sering juga disebut Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan
Mataram Hindu) adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad
ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad
ke-10. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa
prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta
membangun banyak candi baik yang
bercorak Hindu maupun Buddha. Kerajaan
Medang akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Prasasti Mantyasih tahun 907 atas nama Dyah
Balitung
menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang (Rahyang ta
rumuhun ri Medang ri Poh Pitu) adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya.
Sanjaya sendiri
mengeluarkan prasasti Canggal tahun 732, namun
tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya
raja lain yang memerintah pulau Jawa sebelum
dirinya, bernama Sanna. Sepeninggal Sanna, negara menjadi kacau. Sanjaya
kemudian tampil menjadi raja, atas dukungan ibunya, yaitu Sannaha, saudara
perempuan Sanna.
F.
KERAJAAN SRIWIJAYA
Sriwijaya adalah
salah satu kemaharajaan bahari yang
pernah berdiri di pulau Sumatera dan banyak
memberi pengaruh di Nusantara dengan
daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan
pesisir Kalimantan. Dalam bahasa
Sanskerta,
sri berarti "bercahaya" atau "gemilang", dan wijaya
berarti "kemenangan" atau "kejayaan"maka nama Sriwijaya
bermakna "kemenangan yang gilang-gemilang". Bukti awal mengenai
keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7; seorang pendeta Tiongkok, I Tsing, menulis
bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan.
Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad
ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh
682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut
dikarenakan beberapa peperangan di antaranya serangan dari raja Dharmawangsa Teguh dari Jawa pada tahun
990, dan tahun 1025 serangan Rajendra
Chola I
dari Koromandel,
selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali kerajaan Dharmasraya. Setelah
jatuh, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat
publikasi tahun 1918 dari sejarawan Perancis
G.
KERAJAAN
KEDIRI
Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu, adalah sebuah
kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara
tahun 1042-1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha, yang terletak di sekitar Kota Kediri sekarang.
Masa-masa awal Kerajaan Panjalu atau Kadiri tidak banyak
diketahui. Prasasti Turun Hyang II (1044) yang diterbitkan Kerajaan
Janggala
hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga.
Sejarah Kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya
prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri
Jayawarsa.
Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri
Samarawijaya yang sudah diketahui, sedangkan urutan raja-raja sesudah
Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan
prasasti-prasasti yang ditemukan.
Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri
Jayabhaya
berhasil menaklukkan Kerajaan
Janggala
dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang (1135), yaitu Panjalu
Jayati, atau Panjalu Menang.
Pada masa pemerintahan Sri
Jayabhaya
inilah, Kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini
meliputi seluruh Jawa dan
beberapa pulau di Nusantara, bahkan
sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Sumatra.
Hal ini diperkuat kronik Cina berjudul Ling
wai tai ta karya Chou Ku-fei tahun 1178, bahwa pada masa itu negeri paling
kaya selain Cina secara
berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatra. Saat itu
yang berkuasa di Arab adalah Bani
Abbasiyah,
di Jawa ada
Kerajaan Panjalu, sedangkan Sumatra dikuasai Kerajaan Sriwijaya.
H.
KERAJAAN
SINGASARI
Kerajaan Singhasari atau sering
pula ditulis Singasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang
didirikan oleh Ken
Arok
pada tahun 1222. Lokasi
kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari,
Malang.
Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok. Keluarga kerajaan ini
menjadi penguasa Singhasari, dan berlanjut pada kerajaan Majapahit. Terdapat
perbedaan antara Pararaton dan Nagarakretagama dalam
menyebutkan urutan raja-raja Singhasari.
Versi Pararaton adalah:
|
Versi Nagarakretagama adalah:
|
Kisah suksesi raja-raja Tumapel versi Pararaton diwarnai
pertumpahan darah yang dilatari balas dendam. Ken Arok mati
dibunuh Anusapati (anak
tirinya). Anusapati mati
dibunuh Tohjaya (anak Ken Arok dari
selir). Tohjaya mati akibat
pemberontakan Ranggawuni (anak Anusapati). Hanya Ranggawuni yang
digantikan Kertanagara (putranya)
secara damai. Sementara itu versi Nagarakretagama tidak
menyebutkan adanya pembunuhan antara raja pengganti terhadap raja sebelumnya.
Hal ini dapat dimaklumi karena Nagarakretagama adalah kitab pujian untuk Hayam Wuruk raja Majapahit. Peristiwa
berdarah yang menimpa leluhur Hayam Wuruk tersebut
dianggap sebagai aib.
I.
KERAJAAN
MAJAPAHIT
Majapahit adalah
sebuah kerajaan yang
berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang
pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan
ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang
menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa
kekuasaan Hayam
Wuruk,
yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389.
Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir
yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar
dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga
Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan.
Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah
menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia
mengirim utusan yang bernama Meng Chi ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa
kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan
mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya.
Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293.
Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah
menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Aria
Wiraraja,
Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang
datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang
membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi
kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat diatas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian
diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu
dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa
"pahit" dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba,
Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang.
Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang
sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya
secara kalang-kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga
merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat
pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu enam bulan lagi di pulau yang
asing.
BAB
2 INDONESIA PADA MASA PERKEMBANGAN ISLAM
A.
PROSES AWAL PENYEBARAN ISLAM DI INDONESIA
Beberapa Pendapat Tentang Awal Masuknya Islam di
Indonesia.
Islam Masuk ke Indonesia Pada Abad ke 7:
1. Seminar
masuknya islam di Indonesia (di Aceh), sebagian dasar adalah catatan perjalanan
Al mas’udi, yang menyatakan bahwa pada tahun 675 M, terdapat utusan dari raja
Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Pada tahun 648 diterangkan telah ada
koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera.
2. Dari Harry
W. Hazard dalam Atlas of Islamic History (1954), diterangkan bahwa kaum
Muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M yang dilakukan oleh para pedagang
muslim yang selalu singgah di sumatera dalam perjalannya ke China.
3. Dari Gerini
dalam Futher India and Indo-Malay Archipelago, di dalamnya menjelaskan bahwa
kaum Muslimin sudah ada di kawasan India, Indonesia, dan Malaya antara tahun
606-699 M.
4. Prof. Sayed
Naguib Al Attas dalam Preliminary Statemate on General Theory of Islamization
of Malay-Indonesian Archipelago (1969), di dalamnya mengungkapkan bahwa kaum
muslimin sudah ada di kepulauan Malaya-Indonesia pada 672 M.
5. Prof. Sayed
Qodratullah Fatimy dalam Islam comes to Malaysia mengungkapkan bahwa pada tahun
674 M. kaum Muslimin Arab telah masuk ke Malaya.
6. Prof. S.
muhammmad Huseyn Nainar, dalam makalah ceramahnay berjudul Islam di India dan
hubungannya dengan Indonesia, menyatakan bahwa beberapa sumber tertulis
menerangkan kaum Muslimin India pada tahun 687 sudah ada hubungan dengan kaum
muslimin Indonesia.
7. W.P.
Groeneveld dalam Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled From Chinese
sources, menjelaskan bahwa pada Hikayat Dinasti T’ang memberitahukan adanya
Aarb muslim berkunjung ke Holing (Kalingga, tahun 674). (Ta Shih = Arab
Muslim).
8. T.W. Arnold
dalam buku The Preching of Islam a History of The Propagation of The Moslem
Faith, menjelaskan bahwa Islam datang dari Arab ke Indonesia pada tahun 1
Hijriyah (Abad 7 M).
Islam Masuk Ke Indonesia pada Abad ke-11:
Satu-satunya sumber ini adalah diketemukannya makam
panjang di daerah Leran Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah Binti Maimoon dan
rombongannya. Pada makam itu terdapat prasati huruf Arab Riq’ah yang berangka
tahun (dimasehikan 1082)
Islam Masuk Ke Indonesia Pada Abad Ke-13:
Catatan perjalanan marcopolo, menyatakan bahwa ia
menjumpai adanya kerajaan Islam Ferlec (mungkin Peureulack) di aceh, pada tahun
1292 M.
K.F.H. van Langen, berdasarkan berita China telah
menyebut adanya kerajaan Pase (mungkin Pasai) di aceh pada 1298 M.
J.P. Moquette dalam De Grafsteen te Pase en Grisse
Vergeleken Met Dergelijk Monumenten uit hindoesten, menyatakan bahwa Islam
masuk ke Indonesia pada abad ke 13.
Beberapa sarjana barat seperti R.A Kern; C. Snouck
Hurgronje; dan Schrieke, lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke
Indonesia pada abad ke-13, berdasarkan saudah adanya beberapa kerajaaan islam
di kawasan Indonesia.
Pembawa
Islam ke Indonesia
Sebelum
pengaruh islam masuk ke Indonesia, di kawasan ini sudah terdapat kontak-kontak
dagang, baik dari Arab, Persia, India dan China. Islam secara akomodatif, akulturasi,
dan sinkretis merasuk dan punya pengaruh di arab, Persia, India dan China.
Melalui perdagangan itulah Islam masuk ke kawasan Indonesia. Dengan demikian
bangsa Arab, Persia, India dan china punya nadil melancarkan perkembangan islam
di kawasan Indonesia.
Gujarat
(India)
Pedagang
islam dari Gujarat, menyebarkan Islam dengan bukti-bukti antar lain:
- ukiran batu nisan gaya Gujarat.
- Adat istiadat dan budaya India islam.
Persia
Para
pedagang Persia menyebarkan Islam dengan beberapa bukti antar lain:
- Gelar “Syah” bagi raja-raja di Indonesia.
- Pengaruh aliran “Wihdatul Wujud” (Syeh Siti Jenar).
- Pengaruh madzab Syi’ah (Tabut Hasan dan Husen).
Arab
Para
pedagang Arab banyak menetap di pantai-pantai kepulauan Indonesia, dengan bukti
antara lain:
- Menurut al Mas’udi pada tahun 916 telah berjumpa Komunitas Arab dari Oman, Hidramaut, Basrah, dan Bahrein untuk menyebarkan islam di lingkungannya, sekitar Sumatra, Jawa, dan Malaka.
- munculnya nama “kampong Arab” dan tradisi Arab di lingkungan masyarakat, yang banyak mengenalkan islam.
China
Para
pedagang dan angkatan laut China (Ma Huan, Laksamana Cheng Ho/Dampo awan ,
mengenalkan islam di pantai dan pedalaman Jawa dan sumatera, dengan bukti antar
lain :
- Gedung Batu di semarang (masjid gaya China).
- Beberapa makam China muslim.
- Beberapa wali yang dimungkinkan keturunan China.
Dari
beberapa bangsa yang membawa Islam ke Indonesia pada umumnya menggunakan
pendekatan cultural, sehingga terjadi dialog budaya dan pergaulan social yang
penuh toleransi (Umar kayam:1989)
B. KERAJAAN SAMUDRA PASAI
Kesultanan
Pasai, juga dikenal dengan Samudera Darussalam, atau Samudera
Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia.
Belum begitu banyak bukti arkeologis
tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun
beberapa sejarahwan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan
dari Hikayat Raja-raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta
penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya.
Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu,
yang bergelar Sultan Malik as-Saleh, sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah
ila l-Masyriq (Pengembaraan ke Timur) karya Abu Abdullah ibn Batuthah (1304–1368), musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521.
C. KERAJAAN ACEH
Kesultanan
Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang
pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara
pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh) dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya
dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam
mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme
bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan
pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin
hubungan diplomatik dengan negara lain.
D. KERAJAAN DEMAK
Kesultanan
Demak atau Kerajaan
Demak adalah kerajaan Islam
pertama dan terbesar di pantai utara Jawa ("Pasisir"). Menurut tradisi Jawa, Demak
sebelumnya merupakan kadipaten dari
kerajaan Majapahit,
kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran
Majapahit.
Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor
penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walau tidak berumur
panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di
antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1568, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah
Kerajaan Demak ialah Mesjid Agung Demak, yang menurut tradisi didirikan oleh Walisongo.
Lokasi keraton Demak, yang pada masa
itu berada di tepi laut, berada di kampung Bintara (dibaca "Bintoro"
dalam bahasa Jawa),
saat ini telah menjadi kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika
beribukota di sana dikenal sebagai Demak Bintara. Pada masa raja ke-4
ibukota dipindahkan ke Prawata (dibaca "Prawoto") dan untuk periode
ini kerajaan disebut Demak Prawata
E. KERAJAAN BANTEN
Kesultanan Banten merupakan
sebuah kerajaan Islam yang pernah
berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar
tahun 1526, ketika Kerajaan
Demak
memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan
menaklukan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan
militer serta kawasan perdagangan.
Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung
Jati
berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana
Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, yang
kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang
berdiri sendiri.
Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan
bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang diwaktu bersamaan penjajah dari
Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan
persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan,
serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan
Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada
tahun 1813 setelah
sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di Kota Intan dihancurkan,
dan pada masa-masa akhir pemerintanannya, para Sultan Banten tidak lebih dari
raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia
Belanda.
F. KERAJAAN MATARAM
Kerajaan mataram didirikan oleh
Sutowijoyo yang bergelar Penembahan
Senopati (1586-1601). Ibukotanya
Kota Gede. Penggantinya Raden Mas Jolang. Ia gugur di daerah Krapyak, sehingga
disebut penembahan seda krapyak. Raja
terbesarnya ialah Raden Mas Rangsang yang bergelar sultan agung hanyokrokusumo
(1613-1645).
Sultan agung bercita-cita
mempersatukan seluruh Jawa dan mengusir kompeni (VOC) dari Batavia. Setelah
Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Cirebon berhasil dikuasai, ia berencana menyerang
Batavia. Serangan dilancarkan pada agustus 1628 dan September 1629, tetapi
gagal. Kegagalan ini karena :
A. Kurangnya perbekalan makanan,
B. Kalah persenjataan,
C. Jarak Mataram – Jakarta sangat jauh,
D. Tentara Mataram terjangkit wabah penyakit.
Sepeninggal Sultan Agung,
Matarm mengalami kemunduran dan terpecah. Berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 Matarm dipecah menjadi dua,
yakni :
A.
Mataram Barat, yakni kesultanan
Yogyakarta, diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Hamengku Buwono I
B.
Mataram Timur, yakni Kesunanan Surakarta
diberikan kepada Paku Buwono III
Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret
1757, Surakarta dibagi menjadi dua, yakni :
1.
Surakarta Utara diberikan
kepada Raden Mas Said dengan gelar Mangkunegara I, kerajaanya dinamakan Mangkunegaran.
2.
Surakarta Selatan diberikan
kepada Paku Buwono III kerajaanya dinamakan Kasunanan
Surakarta
G.
KERAJAAN MAKASSAR
Pada abad ke-17 di Sulawesi
Selatan telah muncul beberapa kerajaan kecil, seperti Goa, Tallo, Sopeng, dan
Bone. Kerajaan besar ialah Goa dan Tallo. Keduanya lebih dikenal sebagai
kerajaan Makassar. Puncak kejayaanya pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin
(1654-1670)
Pertempuran besar meletus pada
1666 di masa Sultan Hasanuddin. VOC di bawah pimpinan Speelman berkoalisi
dengan Kapten Jonker dari Ambon dan Aru Palaka, Raja Bone. Hasanuddin kalah dan
terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isinya sangat
merugikan rakyat Makassar, yakni :
a.
Wilayah Makassar terbatas pada
Goa, wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Palaka
b.
Kapal Makassar dilarang
berlayar tanpa seizin VOC
c.
Makassar tertutup untuk semua
bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya
d.
Semua benteng harus
dihancurkan, kecuali benteng ujung pandang yang kemudian namanya diganti
menjadi benteng Rotterdam.
e.
Makassar harus mengganti
kerugian perang sebesar 250 ribu ringgit.
Makassar berkembang sebagai
pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan
Denmark berdagang di Makassar. Karena itu, disusunlah hokum niaga dan
perniagaan yang disebut Ade Allopioping
Bicarance Pabbalu’e dan sebuah naskah lontar karya Amanna Gappa.
H.
KERAJAAN TERNATE DAN TIDORE
Kerajaan ternate dan tidore
terdapat di Maluku. Keduanya sering bersaing dan persaingan makin tampak
setelah datangnya bangsa Barat.
Bangsa Barat yang pertama kali
datang ke Maluku ialah Portugis (1512) yang kemudian bersekutu dengan kerajaan
ternate. Kemudian bangsa Spanyol dating pada 1521 dan bersekutu dengan
kerajaan tidore. Saat itu tidak sampai terjadi perang. Untuk menyelesaikan
persaingan Portugis dan Spanyol, pada tahun 1529 diadakan perjanjian saragosa. Isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan
memusatkan kekuasaanya di Filipina dan bangsa Portugis tetap tinggal Maluku.
Portugis menderikan benteng Sao Paulo untuk
melindungi Ternate dari serangan Tidore. Portugis kemudian memonopoli
perdagangan dan terlalu ikut campur urusan dalam negri Ternate. Salah seorang
sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun (1550-1570). Walau diadakan
perundingan dengan hasil damai pada 27 Februari 1570, esok harinya ketika
Sultan Hairun datang ke benteng Sao Pulo, ia justru dibunuh.
BAB 3 PERKEMBANGAN PENGARUH BARAT DAN MASA PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA
A. BERKEMBANGNYA
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
1.
VOC
VOC
merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur.
Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers der VOC”, ditambah 17 orang pengurus
harian yang disebut Heeren XVII.
VOC juga memiliki hak khusus yang diberikan parlemen Belanda:
-Membuat perjanjian dengan raja2
setempat
-Menyatakan perang dan perdamaian
-Membuat senjata & benteng
-Mencetak uang
-Mengangkat & memberhentikan
pegawai
-Mengadili perkara
Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan
sebagai Gubernur Jendral VOC di Ambon. Misi utamanya adalah untuk memimpin VOC
menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen
diangkat sebagai gubernur jenderal, pusat kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain
melakukan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak langsung
(indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. dengan
factor-faktor berikut:
-Banyak pegawai VOC korupsi
karena gajinya rendah
-VOC tidak mampu bersaing dengan
inggris (EIC) dan Perancis (FIC)
-Walaupun rugi, pemegang saham
tetap diberi dividen
-Perang Belanda melawan Inggris
-Jatuhnya kongsi dagang VOC di
India & adanya kebebasan pelayaran Inggris ke Indonesia
2. Penjajahan Prancis-Belanda
Di Eropa
sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797).
Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta perlindungan dari
Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan Louis
Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem
Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda sejak 1808. Tugas utamanya adalah untuk
mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels
banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran.
Contohnya, pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan.
Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan system rodi.
Kekuasaan
sewenang-wenang yang diterapkan Daendels membuatnya ditarik kembali agar citra
Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi penarikan Daendels membua dampak
buruk. Belandapun berhasil dikuasai Inggris. Dengan demikian berakhirlah
penjajahan Prancis-Belanda dengan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.
3. Penjajahan Iggris
Tahun 1811-1816, Indonesia berada di
bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil
gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama pemerintahan Raffles adalah
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tindakannya yang popular adalah
mencetuskan system sewa tanah (landrent). Hal tersebut tidak membebani rakyat,
namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford Raffles harus mengakhiri masa
jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis.
Negara-negara yang menjadi lawan Prancis mengambil keputusan bahwa sebagai
benteng untuk menghadapi Prancis, Belanda harus kuat. Maka dari itu, dalam
Traktat London tahun 1824, ditetapkan bahwa Indonesia dikembalikan kepada
Belanda.
4. Belanda
Untuk
menangani berbagai persoalan di Indonesia yang baru saja dikembalikan ke
Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. Komisi tersebut terdiri
dari Cornelis Th.Elout sebagai
ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen sebagai anggota.
Setelah komisi dibubarkan, van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal.
Dia melaksanakan pola konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli
seperti VOC:
a. Masa Tanam Paksa
Ketika van
den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 1830 dia menciptakan
peraturan baru yang bernama ‘tanam paksa’ / cultuur stelsel. Tujuannya untuk
mendapatkan untung guna menutup deficit keuangan negri Belanda. Kemudian, latar
belakang dilakukannya Tanam paksa adalah:
-
Defisit anggaran belanja negri belanda akibat Perang kemerdekaan Belgia dan
perang diponegoro
-
Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan saat itu
-
Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran
Pokok-pokok ketentuan Tanam
paksa:
-
Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah
-
Tanah tersebut dibebaskan dari pajak
-
Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun
-
Risiko penanaman ada pada pemerintah
-
Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan mendapat
ganti rugi
-
Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah
Waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam
padi
Tanam
Paksa:
-
Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan
-
Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak
-
Banyak petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya
-
Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung memilih tanah yang subur
Akibat penyimpangan:
1.
Bagi Bangsa
Indonesia
-
Menimbulkan kesengsaraan
-
Pemerintahan Belanda memberikan sanksi kepada petani yang meninggalkan tanahnya
sehingga makin sengsara
1.
Bagi Belanda
-
Memperoleh keuntungan yang sangat besar
-
Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan liberal dan
golongan etis
b. Politik Liberal
Kolonial
Golongan
liberal berhasil menguasai parlemen sehingga mereka mempunyai peluang untuk
menciptakan undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870
keluar undang-undang de Waal:
1.
Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan
oleh pengusaha swasta, tidak dengan system tanam paksa
2.
Undang-undang Agraria, isinya menerangkan bahwa gubernur jenderal dan rakyat
dilarang menjual tanah kepada orang asing, tetapi dapat menyewakannya selama 75
tahun
Ini
merupakan awal yang baik walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan
Pemerintahan Hindia Belanda.
B.
PERUBAHAN POLITIK , EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA AKIBAT
PERLUASAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
Masuknya
kekuasaan bangsa Asing di Indonesia telah menyebabkan perubahan tatanan
politik, sosial, ekonomi dan budaya bagi bangsa Indonesia sebagai berikut:
a. Politik
Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.
b. Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya.
c. Budaya
- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.
b. Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya.
c. Budaya
- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
C.
PERLAWANAN
DI BERBAGAI DAERAH DALAM MENENTANG DOMINASI ASING
Perlawanan Rakyat Maluku
Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), sejak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya adalah tidak ada kerja sama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.
Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), sejak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya adalah tidak ada kerja sama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.
Pelawanan Rakyat Mataram
Sultan Agung yang memiliki cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629 mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.
Sultan Agung yang memiliki cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629 mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.
Perlawanan Rakyat Makasar
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian timur dapat dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang menyebabkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a. Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku.
b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur, dengan pusat Makasar.
c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian timur dapat dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang menyebabkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a. Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku.
b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur, dengan pusat Makasar.
c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.
Perlawanan Rakyat Banten
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta bantuan VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, akhirnya dengan bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta bantuan VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, akhirnya dengan bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.
Perang Paderi (1821 – 1837)
Dilatar belakangi konflik antara kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda.
Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di pesisir barat setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah menguasai daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum Paderi.
Perang Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara karena sikapnya yang kritis terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi Belanda. Oleh karena itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo.
Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda akan membuat jalan Yogyakarta – Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia marah dan mengganti patok penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat berbagai dukungan dari daerah – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang dipimpin Jendral Marcus de Kock.
Dilatar belakangi konflik antara kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda.
Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di pesisir barat setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah menguasai daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum Paderi.
Perang Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara karena sikapnya yang kritis terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi Belanda. Oleh karena itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo.
Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda akan membuat jalan Yogyakarta – Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia marah dan mengganti patok penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat berbagai dukungan dari daerah – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang dipimpin Jendral Marcus de Kock.
Perang Aceh
Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824, karena Terusan Suez diuka, yang menyebabkan kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada 1871.
Melihat gelagat ini, Aceh mencari bantuan ke luar negeri. Belanda yang merasa takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menyelidiki masyarakat Aceh.
Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera adalah suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukum Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal.
Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga.
Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan – kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).
Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824, karena Terusan Suez diuka, yang menyebabkan kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada 1871.
Melihat gelagat ini, Aceh mencari bantuan ke luar negeri. Belanda yang merasa takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menyelidiki masyarakat Aceh.
Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera adalah suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukum Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal.
Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga.
Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan – kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).
Perang Banjarmasin
Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 sampai beliau meninggal pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 kelompok :
▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.
Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 sampai beliau meninggal pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 kelompok :
▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.
D. PERANG DUNIA
II DI KAWASAN ASIA PASIFIK
Perang Pasifik, yang
dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya dan di Tiongkok sebagai
Perang Perlawanan Terhadap Agresi Jepang) (kang-Ri zhanzheng), terjadi di
Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun
1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi setelah 7
Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat serta wilayah-wilayah
yang dikuasai Britania Raya dan banyak negara lainnya.
Perang ini
dimulai lebih awal dari Perang Dunia II yaitu pada tanggal 8 Juli 1937 oleh
sebuah insiden yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo Peristiwa tersebut
menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang.Konflik antara Jepang dan
Tiongkok dan beberapa dari peristiwa dan serangannya yang penting juga
merupakan bagian dari perang tersebut. Perang ini terjadi antara Jepang dan
pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina,
Australia, Belanda dan Selandia Baru). Uni Soviet berhasil memukul mundur
Jepang pada 1939, dan tetap netral hingga 1945, saat ia memainkan pernanan
penting di pihak Sekutu pada masa-masa akhir perang.
E. PERGERAKAN
NASIONAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
Perlawanan
secara Legal
Gerakan Tiga A
• Gerakan ini disebut Tiga A karena semboyannya yang terdiri atas tiga macam :
• Nippon pelindung Asia
• Nippon cahaya Asia
• Nipppon pemimpin Asia
• Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra Jawa Barat. Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh karena itu pemerintah Jepang membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibentuk Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
• Organisasi ini dibentuk pada 1 Maret 1943 dibawah pimpinan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur.
• Mereka dinggap mewakili aliran-aliran yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional, maka pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian membentuk Jawa Hokokai.
Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai)
• Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Organisasi ini tersusun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jawa Hokokai dibentuk karena perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut agar memberikan pengabdin yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta mempertebal rasa persaudaraan.
Pembela Tanah Air (Peta)
• Pembela Tanah Air (Peta) dibentuk pada tahun 1943, yang merupakan kesatuan militer bersenjata yang dibentuk atas inisatif Gatot Mangkupraja. Di sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk keperluannya. Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela Republik Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan terakhir.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin)
• Meskipun Jepang mengekang aktivitas semua kaum nasionalis, namun golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. golongan ini memperoleh kelonggaran, karena dinilai paling anti Barat. Jepang menduga bahwa golongan ini akan mudah dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke jakarta oleh Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. Hasilnya adalah MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.
Gerakan Tiga A
• Gerakan ini disebut Tiga A karena semboyannya yang terdiri atas tiga macam :
• Nippon pelindung Asia
• Nippon cahaya Asia
• Nipppon pemimpin Asia
• Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra Jawa Barat. Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh karena itu pemerintah Jepang membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibentuk Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
• Organisasi ini dibentuk pada 1 Maret 1943 dibawah pimpinan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur.
• Mereka dinggap mewakili aliran-aliran yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional, maka pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian membentuk Jawa Hokokai.
Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai)
• Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Organisasi ini tersusun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jawa Hokokai dibentuk karena perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut agar memberikan pengabdin yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta mempertebal rasa persaudaraan.
Pembela Tanah Air (Peta)
• Pembela Tanah Air (Peta) dibentuk pada tahun 1943, yang merupakan kesatuan militer bersenjata yang dibentuk atas inisatif Gatot Mangkupraja. Di sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk keperluannya. Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela Republik Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan terakhir.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin)
• Meskipun Jepang mengekang aktivitas semua kaum nasionalis, namun golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. golongan ini memperoleh kelonggaran, karena dinilai paling anti Barat. Jepang menduga bahwa golongan ini akan mudah dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke jakarta oleh Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. Hasilnya adalah MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.
Chou
Singi-In
• Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagi front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia.
Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta.
• Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagi front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia.
Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta.
F. DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
a. Bidang Politik
Sejak masuknya Jepang di Indonesia,
organisasi yang berkembang pada saat itu dihapuskan dan diganti dengan
organisasi buatan Jepang. Tetapi, pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan
pada golongan nasionalis islam karena dinilainya sangat anti-barat, sehingga
organisasi MIAI masih diperbolehkan tetap berdiri, tetapi karena
perkembangannya dianggap membahayakan Jepang, akhirnya MIAI dibubarkan dan
diganti dengan Masyumi.
- Bidang Pendidikan
Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan
secara drastis. Dimana sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan
kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang
juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan
Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya
menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar disekolah
untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud
mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi
”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
- Bidang Ekonomi
Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi
diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber
bahan mentah untuk industri Jepang. Sebagian hasil panen harus diserahkan
kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan memiliki 40% hasil panen mereka,
30%disetor kekoperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30%
disediakan untuk bibit dan harus disimpan dilumbung desa. Kadang-kadang semua
itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi
jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, Jepang juga
mengharuskan kaum pria yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi
serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang terenggut saat
itu.
- Bidang Budaya
Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha
untuk dapat menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan
menghormat kearah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut
merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap
keturunan Dewa Matahari.
- Militer
Demi untuk memenuhi kepentingan perang Asia
Timur Raya yang memerlukan banyak tentara. Pemerintah Jepang berusaha
mengerahkan porensi rakyat Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer
dan militer, seperti : Seinendan, Keobodan, Heiho dan PETA. Meskipun pengerahan
tersebut dilaksanakan untu kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia mendapat
keuntungan besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya,
kelak pada saat bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang akan
menjajah kembali Indonesia tahun 1945 – 1949.
- Bahasa Indonesia
Jepang berusaha menghapus pengaruh barat di
Indonesia. Antara lain dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda
disekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang dboleh digunakan adalah
bahasa Indonesia disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran
maupun yang berbentuk sastra, menggunakan bahasa Indonesia.
G. AKTIVITAS PERJUANGAN DALAM MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
1.
Sidang pertama (29 mei – 1 Juni 1945)
Dalam sidang pertama ini, pembicaraan
dipusatkan pada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka
dengan membahas berbagai usul dari peserta sidang.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno
menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka :
1.
Kebangsaan Indonesia
2.
Internasionalisme
3.
Mufakat atau Demokrasi
4.
Kesejahteraan Sosial
5.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai
dengan petunjuk seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila. Oleh karena
itu setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila.
Kemudian tanggal
22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan
merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama panitia
kecil atau panitia 9, karena beranggotakan 9 orang :
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. M. Hatta (Wakil)
3. K.H. Wachid Hasyim (Anggota)
4. Kahar Muzakir (Anggota)
5. Mr. A.A. Maramis (Anggota)
6. Abikusno Tjokrosurojo (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Achmad Subarjo (Anggota)
9. Mr. Moh. Yamin (Anggota).
Sebagai tindak
lanjut dari sidang pertama maka direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta
Charter) tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan
rancangan Pembukaan UUD.
Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta adalah :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sidang Kedua ( 10 Juli – 16 Juli 1945 )
Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia :
1. Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno
2. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno
3. Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta
Panitia perancang
dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945 menerima konsep naskah pembukaan UUD yang
diambil dari piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk panitia kecil
perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas
menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati.
Tanggal 13 Juli
1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang
untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai
Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan
Panitia Perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno :
1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang Tubuh UUD
Setelah melalui
sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima BPUPKI.
Hal itu merupakan momentum penting dalam menentukan masa depan bangsa dan
negara Indonesia. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara bulat
oleh sidang tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB 4 PERKEMBANGAN PAHAM-PAHAM BARU DAN MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL
INDONESIA
E.
PAHAM-PAHAM BARU
DARI BARAT
1.
Nasionalisme
a. Pengertian
- Menurut Otto
Bouer, nasionalisme muncul karena adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam
memperjuangkan nasib yang sama, sedangkan
- Hans Kohn
berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan
tertinggi individu kepada Negara dan bangsa. Semen
-
Ernest
Renant menyatakan, nasionalisme ada ketika muncul keinginan untuk bersatu
2.
Demokrasi
Demokrasi
berasal dari kata demos yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti . Jadi,
demokrasi berarti pemerintahan “dari rakyat untuk rakyat”. Prinsip-prinsip yang
mendasari ide demokrasi adalah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat
yang bertanggungjawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintah berdasarkan
undang-undang, dan asas mayoritas Demokrasi sudah ada pada jaman Yunani kuno,
yang dikenal dengan demokrasi langsung, dimana rakyat seluruhnya bias langsung
atau memutuskan suatu perkara. Hal ini dimungkinkan karena saat itu di Yunani
masih berbentuk negara-kota (polis) yang penduduknya sekitar 30 orang per
polis. Pada Revolusi Amerika tahun 1776 dalam
Declaration of Independence, menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang adil
tanpa persetujuan rakyat
3.
Liberalisme
Liberal
berasal dari kata “liberty”, yang berarti kebebasan. Kebebasan dalam arti
kemerdekaan pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan kebebasan dalam
menentukan sikap. Liberalisme adalah suatu aliran pemikiran yang mengharapkan
kemajuan dalam berbagai bidang atas dasar kebebasan individu yang dapat
mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin, Beberapa tokoh yang bisa dianggap sebagai
penganut dan yang mengembangkan paham liberalisme, yaitu:
a.
John Locke. Menurut pendapatnya, negara terbentuk dari perjanjiann sosial
antara individu dengan yang hidup bebas dengan penguasa.
b.
Montesquieu. Dalam bukunya spirit the law, terdapat pemisahan kekuasaan dalam
pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar
terdapat pengawasan antar lembaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
4. Sosialisme
Sosialisme
ialah paham yang menghendaki suatu masyarakat dibentuk secara kolektif (oleh
kita, untuk kita). Titik berat dari paham ini ada pada masyarakat, bukan
individu. Dan dalam hal ini sosialisme merupakan lawan dari liberalisme. Pada
awalnya sosialisme muncul sebagai reaksi atas liberalisme abad ke-19. Pendukung
liberalisme adalah kelas menengah (middle class), yang oleh Karl Marx disebut
kaum “borjuis”. Kelas menengah ini adalah memiliki industri, perdagangan dan
memiliki pengaruh dalam masyarakat dan pemerintah. Ketertindasan kaum buruh
oleh para pemilik modal (kapital) menimbulkan reaksi golongan kelas menengah,
yang sampai sekarang dikenal dengan istilah gerakan sosialisme. Tujuannya
menghilangkan pertentangan antar kelas, kelas buruh dan pemodal. Oleh Marx,
sosialisme dikembangkan menjadi komunisme.
B.
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI
ASIA DAN AFRIKA
Ciri-ciri
umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia
Tenggara
Kuasa
barat menubuhkan kerajaan pusat
Barat
melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
Mereka
melaksanakan pentadbiran melalui biro(jabatan)
Pegawai
barat dilantik sebagai ketua biro
Kuasa
barat memperkenalkan undang-undang barat.
Ciri-ciri
birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.
Sepanyol
memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat
Gabenor
Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat
Datuk
Bandar menjadi pentadbir wilayah
Gabenor
kecil menjadi pentadbir Bandar
Encomiendero
menjadi pemerintah Encomienda
Maksud
Sistem Encomienda
Sistem
pentadbiran Sepanyol diperingkat tempatan
pemerintahnya
diketuai encomiendero
Tugas-tugas
Encomiendero yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina.
menjaga
keamanan
mengutip
cukai
mengkristiankan
penduduk barangay
Sebab
sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina.
mengenakan
cukai yang tinggi
mengenakan
kerahan tenaga terhadap penduduk
Perubahan sistem pentadbiran yang
diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia.
pentadbiran
dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan
pentadbiran
pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
pentadbiran
tempatan diketuai dikendalikan oleh pembesar tempatan
pentadbiran
tempatan menjalankan tugas dengan pengawasan pegawai Belanda
Belanda
menubuhkan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Pertanian
Belanda
menubuhkan dewan tempatan
dewan
tempatan berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda
dewan
tempatan tiada kuasa perundangan
Belanda
menubuhkan Volksraad
Volksraad
merupakan majlis rakyat
Bentuk
sistem pemerintahan di Burma sebelum kedatangan British
Burma
mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah dinasti Konbaung
pemerintahan
dan pentadbiran diketuai oleh raja
raja
dibantu oleh Hluttaw(majlis diraja) dan Wun(pegawai tinggi kerajaan)
Myothugyi
menjadi ketua Bandar
Ahmudan
menjadi pegawai diraja
Athi
merupakan pembesar-pembesar tradisional
raja
menjadi penaung kepada sami Buddha.
C.
LAHIRNYA PRGERAKAN NASIONAL INDONESIA
1. Budi
Utomo.
Pada tahun 1906 di Yogyakarta dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai
gagasan untuk mendirikan studiefonds atau dana pelajar. Tujuannya adalah
mengumpulkan dana untuk membiayaai pemuda-pemuda bumi putra yang pandai,
tetapi miskin agar dapat memneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk
mewujudkan gagasan nya tersebut, beliau mengadakan perjalanan keliling jawa.
Ketika sampai di Jakarta, dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan
mahasiswa-mahasiswa STOVIA. STOVIA adalah sekolah untuk mendidik dokterdokter
pribumi. Mahasiswa-mahasiswa tersebut antara lain Sutomo, Cipto
Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Gumbrek. Dr. Wahidin
Sudirohusodo memberikan dorongan kepada mereka agar membentuk suatu
organisasi. Dorongan tersebut mendapat sambutan baik dari para mahasiswa
STOVIA.
Pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Gedung STOVIA. Para mahasiswa
STOVIA mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Budi Utomo artinya
budi yang utama. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei dijadikan sebagai
Hari Kebangkitan Nasional.
Pada tahun 1906 di Yogyakarta dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai
gagasan untuk mendirikan studiefonds atau dana pelajar. Tujuannya adalah
mengumpulkan dana untuk membiayaai pemuda-pemuda bumi putra yang pandai,
tetapi miskin agar dapat memneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk
mewujudkan gagasan nya tersebut, beliau mengadakan perjalanan keliling jawa.
Ketika sampai di Jakarta, dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan
mahasiswa-mahasiswa STOVIA. STOVIA adalah sekolah untuk mendidik dokterdokter
pribumi. Mahasiswa-mahasiswa tersebut antara lain Sutomo, Cipto
Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Gumbrek. Dr. Wahidin
Sudirohusodo memberikan dorongan kepada mereka agar membentuk suatu
organisasi. Dorongan tersebut mendapat sambutan baik dari para mahasiswa
STOVIA.
Pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Gedung STOVIA. Para mahasiswa
STOVIA mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Budi Utomo artinya
budi yang utama. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei dijadikan sebagai
Hari Kebangkitan Nasional.
2. Serikat Dagang Islam.
Revolusi Nasional Cina yang dipelopori oleh dr. Sun Yat Sen pada tanggal
10 Oktober 1911 telah berpengaruh terhadap orang-orang Cina perantauan di
Indonesia. Mereka segera mendirikan ikatan-ikatan yang bercorak nasionalis Cina.
Kedudukan mereka dibidang ekonomi sangat kuat. Mereka menguasai penjualan
bahan-bahan batik. Para pedagang batik pribumi merasa terdesak atau dirugikan.
Untuk menghadapi para pedagang Cina itu, pada tahun 1911 para pedagang
batik Solo dibawah pimpinan H. Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam
(SDI). Tujuan berdirinya Sarikat Dagang Islam adalah :
a. Memajukan perdagangan.
b. Melawan monopoli pedagang tionghoa, dan
c. Memajukan agama Islam.
Serikat Dagang Islam mengalami perkembangan pesat karena bersifat nasionalis,
religius, dan ekonomis.
3. Indische Partij.
Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 .
Pendirinya adalah dr. E.F.E Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar
Dewantara.
IP bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia untuk mencapai
kemerdekaan. Tokoh-tokoh IP menyebarluaskan tujuannya melalui surat kabar.
Dalam waktu singkat IP mempunyai banyak anggota. Cabang-cabangnya tersebar diseluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menganggap organisasi ini
membahayakan kedudukannya. Pada bulan Maret 1913 Pemerintah Hindia Belanda
melarang kegitan IP. Pada bulan Agustus tahun yang sama para pemimpin IP dijatuhi
hukuman pengasingan.
4. Partai Nasional Indonesia.
Pada tanggal 4 Juli 1927 para pengurus Algemeene Studie Club
(Kelompok Belajar Umum) di Bandung mendirikan perkumpulan baru
yang dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno,
Mr. Sartono, dr. Samsi, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Budiarto, Mr. Ali
Sastroamijoyo, Mr. Sunario, dan Ir. Anwari. Perkumpulan ini kemudian berganti
nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI), dll.
BAB 5 TERBENTUKNYA NEGARA KEBANGSAAN
INDONESIA
A. KRONOLOGI
PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
6 Agustus
1945
Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat.
7 Agustus 1945
BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
9 Agustus 1945
Bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki dan akhirnya menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
10 Agustus 1945
Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir.
12 Agustus 1945
Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[1] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.
14 Agustus 1945
Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.
Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan.
Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.
15 Agustus 1945
Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, salah satu tokoh pemuda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.
Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.
Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat.
Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat.
7 Agustus 1945
BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
9 Agustus 1945
Bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki dan akhirnya menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
10 Agustus 1945
Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir.
12 Agustus 1945
Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[1] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.
14 Agustus 1945
Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.
Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan.
Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.
15 Agustus 1945
Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, salah satu tokoh pemuda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.
Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.
Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat.
16 Agustus 1945
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.
Pada tanggal
18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil
keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar
negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan
demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk
Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Isi teks proklamasi :
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta
Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.
Teks diatas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi.
Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muh. Hatta, A. Soebardjo, dan dibantu oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks naskah otentik itu sebagai berikut:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45
Wakil2 bangsa Indonesia.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Isi teks proklamasi :
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta
Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.
Teks diatas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi.
Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muh. Hatta, A. Soebardjo, dan dibantu oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks naskah otentik itu sebagai berikut:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45
Wakil2 bangsa Indonesia.
B.
PERBEDAAN PANDANGAN ANTARKELOMPOK DI SEKITAR
PROKLAMASI
Berita
tentang kekalahan Jepang, diketahui oleh sebagian golongan muda melalui radio
siaran luar negeri. Pada malam harinya Sutan syahrir menyampaikan berita itu
kepada Moh. Hatta. Syahrir juga menanyakan mengenai kemerdekaan Indonesia
sehubungan dengan peristiwa tersebut. Moh. Hatta berjanji akan menanyakan hal
itu kepada Gunseikanbu. Setelah
yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, Moh. Hatta mengambil keputusan
untuk segera mengundang anggota PPKI.
Selanjutnya
golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di
Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 agustus
1945, pukul 20.30 waktu Jawa. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh itu
menghasilkan keputusan “ kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal
rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan negara lain.
Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus
diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan golongan muda
agar mereka diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi.”
Keputusan
rapat itu disampaikan oleh Wikana
dan Darwis pada pukul
22.30 waktu Jawa kepada Ir. Sukarno di rumahnya, Jl. Pegangsaan Timur 56,
Jakarta. Kedua utusan tersebut segera menyampaikan keputusan golongan
muda agar Ir. Sukarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa
menunggu hadiah dari Jepang. Tuntutan Wikana yang disertai ancaman bahwa akan
terjadi pertumpahan darah jika Ir. Sukarno tidak menyatakan proklamasi keesokan
harinya telah menimbulkan ketegangan. Ir. Sukarno marah dan berkata “Ini leher
saya, seretlah saya ke pojok itu dan sudahilah nyawa saya malam ini juga,
jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepaskan tanggungjawab saya
sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI
besok”. Ketegangan itu juga disaksikan oleh golongan tua lainnya seperti
: Drs. Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Ahmad Subardjo dan Iwa
Kusumasumantri.
C.
PENYEBARLUASAN BERITA PROKLAMASI DAN SAMBUTAN
RAKYAT INDONESIA TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Ketika
Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia, pemimpin Domei
Indonesia Adam Malik dari tempat persembunyiannya di Bungur Besar menelepon Asa
Bafagih dan mendiktekan bunyi teks proklamasi.
Adam Malik
minta agar berita tersebut diteruskan kepada Pangulu Lubis untuk segera
disiarkan tanpa izin Hodohan (sensor Jepang) sebagaimana biasanya. Perintah
Adam Malik itu dilaksanakan Pangulu Lubis dengan menyelipkan berita proklamasi
diantara berita-berita yang telah disetujui Hodohan yang kemudian disiarkan
melalui kawat (morce cast) oleh teknisi Indonesia, Markonis Wua, dengan diawasi
Markonis Soegiarin.
Berita
tersebut segera menyebar, dapat ditangkap di San Fransisco (AS) maupun di
Australia.Pemerintah pendudukan Jepang gempar setelah mengetahui tersiarnya
berita kemerdekaan RI.
Semua pagawai Jepang di Domei dimintai pertanggungjawaban. Domei segera membuat berita bantahan proklamasi dengan menyebutnya "salah". Mereka yang ditugaskan membuat bantahan adalah Sjamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi dibantu seorang Jepang bernama Tanabe. Dua orang Indonesia itu karena ditentang teman-temannya tidak bersedia membuat berita bantahan sehingga hanya Tanabe sendiri yang membuatnya dan Markonis Wau menyiarkan melalui kawat.
Berita proklamasi kemerdekaan itu kemudian diteruskan ke Radio Republik Indonesia (RRI) yang ketika itu juga dikuasai Jepang dengan nama Hoso Kyoku. Jumat petang 17 Agustus 1945 seorang dari Domei masuk ke RRI dengan cara meloncat dari tembok belakang - karena di depan dijaga ketat oleh serdadu Jepang Kempetai. Ia memberikan secarik kertas dari Adam Malik kepada penyiar Jusuf Ronodipuro.
Jusuf Ronodipuro menyiarkan teks proklamasi itu pada pukul 19:00 WIB dari studio siaran luar negeri yang tidak dijaga Kempetai. Sama seperti di Antara, berita tersebut diselundupkan tanpa sepengetahuan Jepang disiarkan sehingga berita kemerdekaan tersebut semakin meluas jangkauannya, terbukti kemudian berita itu menjadi bahan percakapan dari mulut ke mulut.
Kantor Domei Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama yang melepaskan diri dari ikatan Domei Pusat Jakarta.Di Semarang, berita proklamasi dari Domei Jakarta diteruskan kepada penguasa tertinggi Indonesia di sana, Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat Fuku Shuchookan (Wakil Residen Semarang). Berita itu dibacakan Wongsonegoro dalam sidang pleno dan mendapat tanggapan meriah lalu disebarluaskan kepada masyarakat sampai ada berita bantahan dari Domei.
Menyerahnya Jepang kepada Sekutu membuat orang-orang Jepang di Domei Semarang kehilangan gairah kerja. Sebaliknya orang-orang Indonesia sangat bergairah bahkan mengambil alih dan menguasai kantor berita Domei..
Jepang melarang penyebarannya karena berita tersebut dikirim dari Jakarta tanpa melalui izin Sendenbucho atau Kepala Barisan Propaganda Jepang. Meski Jepang lebih ketat melakukan pengawasan terhadap penyebaran berita tersebut, berita proklamasi tetap dapat sampai ke meja redaksi surat kabar dan radio Jepang Bandung Hoso Kyoku atau Radio Nirom pada zaman Belanda, Harian Tjahaja dan Soeara Merdeka. Kejadian serupa juga terjadi di Yogyakarta maupun di daerah-daerah lainnya. Semua merupakan perjuangan Antara dalam menyiarkan teks proklamasi.
Semua pagawai Jepang di Domei dimintai pertanggungjawaban. Domei segera membuat berita bantahan proklamasi dengan menyebutnya "salah". Mereka yang ditugaskan membuat bantahan adalah Sjamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi dibantu seorang Jepang bernama Tanabe. Dua orang Indonesia itu karena ditentang teman-temannya tidak bersedia membuat berita bantahan sehingga hanya Tanabe sendiri yang membuatnya dan Markonis Wau menyiarkan melalui kawat.
Berita proklamasi kemerdekaan itu kemudian diteruskan ke Radio Republik Indonesia (RRI) yang ketika itu juga dikuasai Jepang dengan nama Hoso Kyoku. Jumat petang 17 Agustus 1945 seorang dari Domei masuk ke RRI dengan cara meloncat dari tembok belakang - karena di depan dijaga ketat oleh serdadu Jepang Kempetai. Ia memberikan secarik kertas dari Adam Malik kepada penyiar Jusuf Ronodipuro.
Jusuf Ronodipuro menyiarkan teks proklamasi itu pada pukul 19:00 WIB dari studio siaran luar negeri yang tidak dijaga Kempetai. Sama seperti di Antara, berita tersebut diselundupkan tanpa sepengetahuan Jepang disiarkan sehingga berita kemerdekaan tersebut semakin meluas jangkauannya, terbukti kemudian berita itu menjadi bahan percakapan dari mulut ke mulut.
Kantor Domei Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama yang melepaskan diri dari ikatan Domei Pusat Jakarta.Di Semarang, berita proklamasi dari Domei Jakarta diteruskan kepada penguasa tertinggi Indonesia di sana, Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat Fuku Shuchookan (Wakil Residen Semarang). Berita itu dibacakan Wongsonegoro dalam sidang pleno dan mendapat tanggapan meriah lalu disebarluaskan kepada masyarakat sampai ada berita bantahan dari Domei.
Menyerahnya Jepang kepada Sekutu membuat orang-orang Jepang di Domei Semarang kehilangan gairah kerja. Sebaliknya orang-orang Indonesia sangat bergairah bahkan mengambil alih dan menguasai kantor berita Domei..
Jepang melarang penyebarannya karena berita tersebut dikirim dari Jakarta tanpa melalui izin Sendenbucho atau Kepala Barisan Propaganda Jepang. Meski Jepang lebih ketat melakukan pengawasan terhadap penyebaran berita tersebut, berita proklamasi tetap dapat sampai ke meja redaksi surat kabar dan radio Jepang Bandung Hoso Kyoku atau Radio Nirom pada zaman Belanda, Harian Tjahaja dan Soeara Merdeka. Kejadian serupa juga terjadi di Yogyakarta maupun di daerah-daerah lainnya. Semua merupakan perjuangan Antara dalam menyiarkan teks proklamasi.
D. PROSES
TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan siding untuk pertama
kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang PPKI itu dibahas berbagai
persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru
diproklamasikan. Bahkan materi yang dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan
kelanjutan dari sidang BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI itu
berhasil diambil suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara
Republik Indonesia yang baru berdiri. Keputusan yang berhasil dicapai dalam
sidang PPKI adalah sebagai berikut.
a. Mengesahkan rancangan undang-undang dasar
negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan
istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
b. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari Negara Republik Indonesia
yang baru berdiri. Selanjutnya PPKI memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai
Presiden serta Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia
sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya
sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum
(pemilu).
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus
1945 berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk serta mengesahkan UUD 1945,
memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta membentuk Komite
Nasional Indonesia (KNI). Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu
sehari setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia telah memiliki
system pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar